Bhataramedia.com – Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara resmi telah diluncurkan oleh pemerintah Jokowi – JK beberapa waktu lalu. Ratusan KIP segera dibagikan kepada warga terutama yang masih berusia sekolah. KIP merupakan salah satu janji Jokowi saat berkampanye dalam Pilpres beberapa bulan, yang sekarang telah direalisasikan. Dengan pemberian KIP ini, masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah sangat berharap pendidikan di Indonesia lebih maju. Tidak ada lagi kasus anak putus sekolah gara-gara tidak memiliki biaya untuk membayar SPP.
Beda antara KIP dan BSM
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan mengatakan antara Kartu Indonesia Pintar(KIP) dengan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) adalah berbeda. Artinya, secara konsep kedua program juga berbeda.
Seperti yang dikatakan Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan beberapa waktu lalu, seperti yang dilansir kompas.com, Sabtu (8/11/2014). Dia mengatakan bahwa KIP bukan hanya diperuntukkan bagi keluarga yang masih memiliki anak berusia seklah saja. Namun, mereka yang sudah tidak berusia sekolah tetapi dulunya pernah putus sekolah, juga akan mendapatkan bantuan KIP. Pasalnya, menurut Anis, tidak sedikit dari data yang diperolehnya banyak dari orang dewasa yang putus sekolah, baik tidak lulus SD maupun SMP. Mereka hingga sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi. Padahal, pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar pendidikan 9 tahun.
Oleh karena itu, Anis berharap ke depan mereka yang dulunya putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya lagi. Baik mengikuti pendidikan kejar paket, ikut berbagai pelatihan gratis di Balai Latihan Kerja (BLK), atau bahkan hingga masuk Universitas Terbuka (UT).
Pendidikan Indonesia akan lebih maju
Dengan digulirkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini, pemerintah memang sangat serius untuk membenahi segala permasalahan di dunia pendidikan di Indonesia, terutama pada pendidikan dasar dan menengah. Jangan hanya berganti kurikulum pendidikan saja, tetapi secara moral dan budaya siswa-siswa tersebut masih minim. Pasalnya, sekolah yang dijadikan rumah kedua bagi para siswa ternyata tidak mampu merangkul anak didiknya untuk lebih bermoral dan berbudaya. Semua itu memang tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintahan Jokowi – JK yang harus membenahi bidang pendidikan ini.
