Sebutkan dan Jelaskan 7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia

Bhataramedia.com – Sebutkan dan Jelaskan 7 Kunci Pokok Sistem pemerintahan Indonesia – Ada 7 kunci pokok yang terdapat pada sistem pemerintahan kita. 7 kunci pokok ini merupakan dasar yang harus semua orang taati.

Melalui 7 kunci pokok sistem ini, akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menjalankan sebuah proses pemerintahan Indonesia khususnya. Adapun 7 Kunci Pokok Sistem pemerintahan Indonesia sebagai berikut.

Sebutkan dan Jelaskan 7 Kunci Pokok Sistem pemerintahan Indonesia

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Seperti yang kita ketahui, indonesia adalah sebuah negara hukum. Jadi apapun yang terjadi atau apapun yang kita lakukan dalam negara ini. Semuanya harus berlandaskan hukum yang sudah berlaku.

Sistem Konstitusional

Maksudnya adalah, semua peraturan dan tata cara pemrintahan serta kehidupan kita dalam negara indonesia ini sudah ada dalam konstitusi. Bahkan hukum yang berlaku pun sudah ada dalam konsititusi.

Kekuasaan Negara Tertinggi Terletak Pada Tangan Rakyat

Ini adalah sebuah implementasi dari bentuk pemerintahan Indonesia. Yaitu demokrasi. Yang mana seperti kita ketahui, sistem demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat.

Presiden memegang kedaulatan Tertinggi dibawah MPR

Dalam sistem pemerintahan indonesia. Terdapa yang namanya MPR, presiden, DPR. Presiden sendiri memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Akan tetapi tetap dalam bawah naungan MPR (Majelis permusyawaratan Rakyat)

Presiden Tidak Bertanggung Jawab Pada DPR

Karena DPR dipilih langsung oleh rakyat. Dan itu berarti pemilihan dpr tidak pada kendali presiden. Itu berarti DPR tidak tanggung jwab dari presiden. Hal itu berbeda dengan menteri misalnya. Karena presiden yang langsung menunjuk. Maka, menteri dalam tanggung jawab presiden.

Menteri negara ialah Pembantu Presiden, dan Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR

Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Bahwa menteri langsung mendapat tunjukan dari presiden. Oleh sebab itu menteri tidak bertanggung jawab ke pada DPR. Setiap menteri memiliki tugas dan posisi masing-masing. Misalnya, menteri luar negri, tugasnya mengerjakan tugas preside yang berhubungan dengan hal luar negri. Oleh sebab itu, menteri dapat kita sebut dengan pembantu presiden. Karena menggantikan tugas-tugas presiden.

Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Ini berarti kepala negara yaitu presiden tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Presiden tetap saja bisa bersalah jika memang sudah melanggar hukum yang berlaku. Dan juga presiden harus betul-betul mendengarkan suara dari DPR. Karena sejatinya DPR merupakan perwakilan dari rakyat.