Beberapa waktu terakhir, dunia pendidikan di Indonesia tengah dihebohkan dengan adanya wacana kebijakan 5 hari sekolah atau yang lebih dikenal dengan full day school oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Muhadjir Effendi. Alasan Mendikbud menerapkan kebijakan full day school sendiri adalah sebagai implementasi dari kebijakan yang dibuatnya, yaitu implementasi dari Program Penguatan Karakter ( PPK ) yang lebih menitik beratkan pada 5 aspek utama pendidikan yaitu Nasionalis, Gotong Royong, Religius, Mandiri dan Integritas.
Mengenal Full Day School
Menurut bahasa, full day school dapat diartikan sebagai sekolah sepanjang hari. Namun berdasarkan istilah sendiri, full day school adalah sekolah yang memberlakukan sistem belajar mulai dari pukul 07.00 hingga pukul 16.00 yang berarti sistem belajar berlangsung hampir satu hari penuh.
Sistem sekolah seperti ini menuntut seorang siswa untuk lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan sekolah daripada di rumah. Siswa hanya akan berada di rumah pada saat menjelang sore hari hingga malam hari saja.
Telah Lama Diadopsi Sekolah-Sekolah Islam
Sebetulnya kebijakan 5 hari sekolah di Indonesia sendiri bukanlah sistem yang baru karena pada faktanya, kebijakan ini telah lama diadopsi oleh sekolah-sekolah berbasis agama islam. Salah satunya adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sekolah-sekolah tersebut memadukan model sekolah umum biasa dengan tambahan pengajaran agama islam dengan intensif.
Biasanya jam tambahan pelajaran agama tersebut dilakukan setelah shalat dzuhur hingga menjelang shalat ashar, sehingga praktis model sekolah seperti ini dimulai pada jam 07.00 WIB pagi dan berakhir setelah shalat ashar yaitu sekitar pukul 16.00 WIB. Walau sekolah memberikan pengajaran agama islam yang lebih intensif, namun kurikulum yang diberikan tetaplah sama dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga sebetulnya secara umum, tidak ada perbedaan yang menonjol dalam mata pelajaran umum yang diberikan pada siswa.
Pro dan Kontra Kebijakan 5 Hari Sekolah
Beberapa kalangan mendukung kebijakan terbaru dari Muhadjir Effendi ini dengan alasan bahwa anak akan lebih baik berada di lingkungan sekolah daripada di rumah karena kegiatan anak akan lebih dapat dipantau dibandingkan di rumah sebab orang tua harus bekerja dari pagi hingga sore hari.
Akan tetapi banyak juga kalangan yang menentang kebijakan ini dengan berbagai alasan, mulai dari merampas hak anak untuk bermain dan lain sebagainya. Penolakan akan kebijakan 5 hari sekolah bahkan datang dari anggota DPR Komisi X Ledia Hanifah Amaliah yang mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang Jawa Sentris. Ia mengatakan bahwa jika kebijakan ini jadi diterapkan, maka anak-anak yang berada di daerah lainnya akan mengalami kesulitan.
Beliau juga mengatakan bahwa di beberapa daerah ada siswa yang harus berjalan kaki beberapa kilometer hingga harus naik ojek dengan biaya Rp 25.000-Rp 50.000 untuk mencapai sekolah. Tentunya hal ini akan sangat memberatkan siswa dan juga orang tua.
Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri berencana akan mengajukan judicial review atas kebijakan Muhadjir Effendi ini karena berpotensi menimbulkan kekerasan pada anak.
Dibutuhkan Sistem Kelembagaan Yang Kuat
Setiap kebijakan pastinya akan selalu menuai pro dan kontra, begitu pula dengan full day school. Walau demikian, kebijakan ini bisa saja diterapkan asalkan telah ada sistem kelembagaan, kepemimpinan dan juga manajemen yang kuat serta didukung dengan konsep pendidikan kontemporer.
Selain itu kebijakan 5 hari sekolah mestinya juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis dari masing-masing sekolah karena tidak semua sekolah di Indonesia dapat diakses dengan mudah.
