Bhataramedia.com – Sekitar tahun 2013, pemerintahan sebelumnya, yaitu SBY – Boediono telah menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut untuk mengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sudah lama diterapkan. Hingga sekarang, implementasi kurikulum baru tersebut masih menyisakan banyak masalah, seperti kesiapan guru yang mengajar belum terarah, banyaknya sekolah yang belum mendapat kiriman buku kurikulum 2013 yang terbaru, hingga sekolah-sekolah di pelosok daerah yang ternyata belum mengetahui secara detail perubahan kurikulum ini. Beberapa masalah tersebut akhirnya diwariskan kepada pemerintahan yang baru dilantik, yaitu Jokowi – JK.
Kurikulum 2013 tidak cocok dengan visi dan misi Jokowi – JK
Menurut salah satu pakar pendidikan nasional, Darmaningtyas, seperti yang dilansir okezone.com, Sabtu (8/11/2014). Dirinya berpendapat bahwa implementasi kurikulum 2013 tidak searah dengan visi dan misi yang dimiliki pemerintahan Jokowi – JK. Pasalnya, menurut Tyas, pemerintahan yang baru ini mempunyai empat visi penting dalam memajukan bidang pendidikan di Indonesia.
Pertama, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, yaitu dari SD hingga SMA. Program itu belum direalisasikan. Kedua, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah direalisasikan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Program KIP ini sebagai langkah pemerintah melindungi dan mendukung program wajib belajar 12 tahun yang dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Ketiga, penyesuaian kurikulum. Tyas belum mengerti apakah pemerintahan Jokowi – JK akan tetap mempertahan kurikulum 2013 dengan catatan ada revisi di dalamnya, mengganti dengan mengubah kurikulum yang baru lagi, atau kembali ke KTSP. Keempat, pemerintah Jokowi akan mengubah atau mengganti model keseragaman dalam evaluasi dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan tiap tahun, akan direvisi implementasinya. Hal itu dikarenakan banyak kalangan yang mendukung untuk menghapus UN.
Visi Jokowi lebih cocok menggunakan KTSP
Menurut Tyas, Jokowi menginginkan kurikulum pendidikan memberikan keseimbangan antara aspek lokal atau daerah dengan nasional. Di dalamnya ditanamkan rasa semangat nasionalisme, berbangsa, bernegara, dan nilai-nilai moral, agama, dan budaya. Jika seperti itu, Tyas berpendapat bahwa kurikulum 2013 tidak cocok dengan visi Jokowi di bidang pendidikan. Sementara untuk kurikulum yang cocok, yaitu KTSP.
